Bernasindonesia.com - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Tifatul Sembiring menyoroti keadaan over supply kelistrikan se-Pulau Jawa Madura dan Bali (Jamali) yang terjadi beberapa tahun terakhir.
Hal ini diutarakannya pada rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).
Tifatul menegaskan PLN perlu mempertimbangkan strategi tambahan untuk mengatasi persoalan ini, terutama adanya potensi kerugian negara yang lebih besar akibat mekanisme Take or Pay yang perlu ditanggung PLN akibat keadaan over supply.
“Sangat bagus apabila PLN dapat menegosiasi ulang mekanisme tersebut (take or pay) karena kita dapat menghemat 47 triliun dalam jangka beberapa waktu terakhir. Kita perlu mempertimbangkan strategi-strategi lain, apalagi meningkatkan demand itu tidak mudah.” ujar Tifatul pada rapat dengar pendapat tersebut.
Ia melanjutkan bahwa keadaan over supply bukan pertanda kestabilan negara, namun dapat menjadi beban yang amat besar dalam perhitungan ekonominya. Tercatat setiap 1 GW listrik yang tidak bisa terserap, PLN perlu menanggung beban finansial hingga Rp 3 Triliun kepada produsen listrik.
Tifatul juga mendorong PLN agar berhati-hati terhadap target pembangunan pembangkit listrik yang dicanangkan Presiden Jokowi sebesar 35.000 MW. Ia tidak ingin keadaan over supply menghambat pemerintah untuk mewujudkan target, disisi lain pembangunan tersebut berpotensi meningkatkan supply listrik.
“Pelajaran bagi kita saat melakukan perencanaan, jangan sampai pada saat perealisasiannya (hasilnya) melenceng terlalu jauh. Apalagi kita harus menghadapi over supply yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 dua tahun yang lalu. Sesuatu yang unpredictable ini banyak mungkin terjadi ke depan,” terangnya.
