Bernasindonesia.com - Pengamat politik, Muhammad A.S. Hikam menyampaikan sudah tepat peringatan yang disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman kepada jajarannya soal netralitas TNI pada Pemilu 2024 mendatang. Menurut dia, keterlibatan TNI dalam politik praktis memang dilarang oleh konstitusi dan undang-undang.
“Kan memang ada aturan main baku TNI aktif tidak boleh terlibat politik praktis,” ujar Hikam saat dihubungi, Sabtu (15/7/2023).
Hal ini disampaikan Hikam menangapi pernyataan Jenderal Dudung yang meminta jajarannya menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Apa yang disampaikan Dudung ini terkait adanya sejumlah mantan pejabat atau purnawiran TNI yang menyatakan diri mendukung bakal pasangan capres.
“Sementara mereka yang sudah pensiun purnawirawan sudah menjadi kehidupan sipil mereka berhak mempunyai aspirasi. Misalnya ada yang menjadi angota partai, ketua partai seperti pak Prabowo. Ada yag jadi menteri. Semuanya itu memang secara konstitusional bisa dilakukan, sudah boleh dilakukan secara UU apabila sdh pensiun atau purnawirawan,” katanya.
Adapun TNI yang masih aktif, kata Hikam, memang harus diingatkan agar tidak coba-coba terlibat permainan politik praktis. Larangan TNI secara konstitusi tidak bermain politik praktis harus terus konsisten dijaga oleh TNI aktif sebagai pemegang sapta marga.
“Jida tidak ada masalah sebetulnya peringatan atau diingatkan seperti itu yang disampaikan KSAD,” katanya.
Hanya saja, kata Hikam, kenapa mantan Pangkostrad itu mengigatkan jajarannya untuk menjauh dari permainan politik praktis. Hal itu karena baik TNI aktif maupun purnawirawan memiliki pengaruh besar dalam tetanan politik.
“Kalau tidak ada (pengaruhnya) itu tidak mungkin mereka-mereka yang sudah purnawirawan kemudian dimobilisasi untuk saling mendukung tokoh-tokoh capres-cawapres maupun gubernur. Itu artinya memang ada pengaruh yang sangat strategis dalam keterlibatan di tubuh TNI, baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan,” papar Hikam.
Lebih lanjut, Hikam mengatakan kenapa TNI aktif harus diingatkan, karena hal itu untuk mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan. Sebab, TNI merupakan salah satu kekuatan politik strategis di negeri ini.
“Jadi sudah benar apa yang dilakukan pak Dudung memberikan semacam mengingatkan kembali agar menjalankan aturan main kepada TNIyang masih aktif. Supaya kemudian ada yang ikut, kalau mereka yang masih aktif kan akan kena sanksi. Jadi apa yang dilakukan pimpinan TNI AD itu sudah benar secara konstitusi,” tambahnya.
“Namun hak mereka yang sudah pensiun yang aktif di politik, itu juga konstitusional. Oleh karena itu, memang dua-duanya itu harus konsisten, yang aktif tidak terlibat permainan politk, dan yang sudah pensiun jangan sampai menggunakan pengaruhnya agar tidak terjadi konflik kepentingan,” pungkas Hikam.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah purnawirawan pimpinan TNI sudah mengatakan dukungannya kepada masing-masing bakal capres. Sebut saja misalnya, Mantan KSAD periode 1998-1999, Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo yang mendukung bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Sementara Mantan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa terang-terangan mendukung bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Adapaun, bakal calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan mendapat dukungan dari purnawirawan TNI dan Polri. Jumlahnya diklaim mencapai 170 orang.
