Bernasindonesia.com - Direktur Cakrawala Negarawan Indonesia, Cak Nanto, menyatakan media sosial hari ini menjadi wadah baru bagi publik untuk menguraikan pendapat dan keresahan sosial. Menurutnya, media sosial telah mengubah alur komunikasi masyarakat dari tatap muka secara langsung, kini jadi daring.
"Kalau saat ini kan memang ruang untuk menyampaikan segala unek-unek itu di media sosial, eranya memang begitu," ujarnya.
Ia mengatakan, media sosial sejatinya harus diisi oleh semangat edukasi dengan narasi positif, bukan berupa caci maki, hoaks dan propaganda yang selama ini mengisi ruang² virtual yang ada. Selain itu, Cak Nanto juga menyangkan sabagian masyarakat justru menjadikan media sosial sebagai sumber pengetahuan dan bahkan tanpa pendasaran ilmiah.
"Tinggal bagaimana edukasi tentang media sosial itu harus diisi ruang yang positif," tegasnya penuh harap.
Cak Nanto juga menyoroti pembatasan ruang media sosial yang sempat dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa bulan belakangan ini, terutama ketika terjadi demonstrasi. Pemerintah, lanjutnya, seharusnya fokus pada pendidikan literasi digital sejak awal. Bukan hanya pada soal pembatasan saja.
"Bukan soal membatasi, tapi bagaimana pendidikan di sosial lingkungan itu diajarkan," katanya.
Cak Nanto juga menyitir isu soal Presiden Prabowo yang hanya mau menerima informasi dari lingkaran terdekatnya saja. Bukan dari suara publik yang termuat dalam media sosial. Dampaknya, respons pemerintah kerap lamban dalam menanggapi suara publik.
"Kayaknya tidak menjadi referensi langsung ya, lebih mendengar circle-nya dia, bukan media," ucapnya.
Kebijakan pemerintah, lanjut Cak Nanto, seharusnya mencerminkan kebutuhan atau keinginan masyarakat, bukan keinginan penguasa saja. Caranya dengan menjadikan media sosial sebagai rujukan. Sebab, di dalam media sosial termaktub suara publik paling aktual.
"Kebijakannya harus sesuai dengan apa yang publik inginkan, bukan circle inginkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Cak Nanto juga mengamati perkembangan isu terkini bertepatan dengan Hari Santri yang kerap menjadi komoditas politik. Ia meminta, santri dan pesantren untuk kembali ke khittahnya sebagai sentrum pendidikan karakter, keilmuan dan keagamaan bagi generasi muda.
"Kembalikan tokoh (kiai), pondok dan santri untuk melahirkan generasi bermanfaat, tanpa dicampur-adukkan dengan urusan politik," pungkasnya.
