Bernasindonesia.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyhari menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diselenggarakan bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia di Kabupaten Klaten, Sabtu (15/11/2025). Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian Klaten Iwan Setiawan, serta Senior Manajer Pupuk Indonesia Area Jateng–DIY Jeff Narapati, serta ratusan petani dan pendamping sektor pertanian.
Dalam arahannya, Dr. Abdul Kharis menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI terus memperjuangkan agar pupuk bersubsidi lebih mudah diakses, tepat sasaran, dan harganya stabil. Ia menyoroti dinamika kebijakan pupuk nasional yang terus diperbaiki oleh pemerintah, termasuk hadirnya dua regulasi baru:
1. Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
2. Kepmentan No. 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025 terkait penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET)
“Penyederhanaan regulasi ini adalah kabar baik bagi petani. DPR ingin memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memudahkan petani di lapangan. Kita ingin pupuk tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau dan tepat waktu,” tegas Dr. Abdul Kharis.
Dalam kegiatan ini, disampaikan pula bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi penerima pupuk bersubsidi terbesar kedua di Indonesia, setelah Jawa Timur. Kabupaten Klaten sendiri mencatatkan realisasi distribusi pupuk yang termasuk 5 terbaik di Jawa Tengah hingga Oktober 2025.
Kabar menggembirakan juga datang dari Pupuk Indonesia, yang menyampaikan bahwa per 22 Oktober 2025 harga pupuk bersubsidi turun hingga 20%. Penurunan harga ini menjadi angin segar bagi petani, terutama menjelang masa tanam.
Klaten kini memiliki sekitar 20% petani milenial, sebuah capaian yang diapresiasi Dr. Abdul Kharis. Ia menilai hadirnya petani milenial akan memperkuat regenerasi sektor pangan. Ia juga mendorong penguatan Brigade Pangan sebagai gerakan kolektif menjaga ketahanan pangan daerah.
Dalam penutup arahannya, Dr. Abdul Kharis menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan pupuk khususnya bersubsidi.
“Kami di Komisi IV akan terus berjuang agar pupuk tidak langka, tidak mahal, dan tidak berbelit aturan. Petani adalah tulang punggung bangsa. Tugas kita adalah memastikan mereka mendapatkan dukungan terbaik,” pungkasnya.
