Bernasindonesia.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat terwujudnya swasembada energi nasional, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Ramson dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Dalam rapat yang membahas Realisasi Program Strategis Tahun 2025 dan Rencana Program Strategis Tahun 2026 itu, Ramson menyoroti masih rendahnya lifting minyak nasional yang baru mencapai sekitar 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi minyak Indonesia sudah berada di kisaran 1,6 juta barel per hari. Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Persoalan energi nasional ini harus menjadi perhatian serius. Swasembada energi merupakan salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, kebijakan energi nasional harus diarahkan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada kemandirian bangsa,” ujarnya.
Ramson menegaskan, meskipun pemerintah telah mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan kendaraan listrik dan energi baru terbarukan (EBT), kebutuhan terhadap bahan bakar minyak (BBM) masih akan tetap tinggi dalam waktu dekat. Menurutnya, langkah paling mendesak saat ini adalah memperkuat produksi nasional dan mempercepat peningkatan lifting minyak mentah.
“Peningkatan lifting ini penting agar kita tidak terlalu bergantung pada impor. Karena setiap kali kita impor, itu berarti ada beban tambahan pada APBN dan juga ketergantungan terhadap pasar global. Padahal, swasembada energi adalah simbol kedaulatan ekonomi bangsa,” lanjutnya.
Ramson juga menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan energi nasional di antara lembaga terkait, mulai dari Kementerian ESDM, BUMN energi seperti Pertamina, hingga sektor swasta yang berperan dalam industri hulu migas. Ia menilai, kebijakan yang tumpang tindih atau tidak tegas dalam pelaksanaan justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha.
“Kita perlu kebijakan energi yang jelas, konsisten, dan mendukung program prioritas nasional. Pemerintah tidak boleh membiarkan kebijakan tumpang tindih yang akhirnya menghambat peningkatan produksi migas nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ramson menyoroti persoalan importasi BBM oleh pihak swasta yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Ia menilai, hal tersebut muncul akibat lemahnya pengawasan dan belum optimalnya sistem distribusi energi nasional yang efisien dan transparan.
“Masalah impor ini selalu muncul dan menjadi perdebatan publik. Karena itu, DPR perlu memastikan bahwa kebijakan energi berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi, serta berpihak pada kepentingan nasional,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Ramson memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan energi, khususnya yang berkaitan dengan target swasembada energi nasional. Ia menegaskan bahwa DPR mendukung penuh langkah pemerintah menuju kemandirian energi, asalkan tetap dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
“Target swasembada energi bukan sekadar slogan, tapi komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa. Karena itu, DPR mendukung penuh langkah pemerintah, sepanjang kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada rakyat dan mampu menekan ketergantungan impor,” imbuhnya.
Melalui rapat kerja ini, Komisi XII DPR RI mendorong Kementerian ESDM untuk menyusun langkah konkret dalam meningkatkan lifting minyak nasional, memperkuat program diversifikasi energi, dan memperbaiki tata kelola sektor migas agar tujuan besar swasembada energi dapat terwujud secara berkelanjutan.
