Bernasindonesia.com - Target pertumbuhan ekonomi 8% adalah ambisi sekaligus syarat matematis agar Indonesia keluar dari jebakan pend apatan menengah sebelum 2045. Namun, target ini bukan sekadar angka; ia adalah komitmen kolektif yang menuntut transformasi total dalam cara kita mengelola modal, mengukur kemajuan, dan merumuskan kebijakan.
Pertumbuhan Indonesia yang stabil di angka 5% selama hampir satu dekade adalah stabilitas yang menyesatkan. Kita terjebak dalam paradoks: investasi besar (sekitar 30% dari PDB) hanya menghasilkan pertumbuhan biasa-biasa saja. Penjelasannya terletak pada dua indikator fundamental yang menjadi akar masalah: ICOR dan TFP.
ICOR: Menurunkan "Harga" Pertumbuhan
ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) yang tinggi, berkisar 6 hingga 6,3, adalah bukti betapa borosnya ekonomi kita dalam menggunakan modal. Ini berarti untuk menghasilkan Rp 1 tambahan PDB, kita memerlukan Rp 6 - Rp 6,3 investasi baru. Dengan angka ini, secara matematis, mengejar pertumbuhan 8% membutuhkan investasi yang mustahil, yaitu 48-50% dari PDB.
Penurunan ICOR menuntut revolusi dalam pola alokasi modal. Kunci utamanya adalah mengubah hilirisasi dari sekadar kebijakan tambahan menjadi gerbang utama menuju industrialisasi menyeluruh.
Hilirisasi Sebagai Gerbang Industrialisasi: Dari Bahan Mentah ke Ekosistem Manufaktur
Hilirisasi selama ini sering dipandang sempit: mengekspor nikel matte, bukan bijih nikel; CPO, bukan kelapa sawit mentah. Pendekatan ini memang menambah nilai, namun belum mengubah struktur ekonomi. Hilirisasi harus ditingkatkan menjadi strategi untuk membangun ekosistem industri lengkap di dalam negeri.
Contoh konkret: Hilirisasi nikel bukan berhenti di ferronikel atau nikel matte, tetapi harus menciptakan rantai nilai tertutup mulai dari smelter, pabrik precursor katoda baterai, sel baterai, hingga perakitan battery pack untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi. Dalam setiap tahap ini, ratusan komponen pendukung (logistik khusus, bahan kimia, jasa rekayasa) akan tumbuh, menciptakan klaster industri baru yang menjadi tulang punggung ekonomi.
Di sinilah peran aktif konglomerasi menjadi krusial dan harus diarahkan dengan kebijakan yang cerdas.
Peran Konglomerasi: Dari Oligarki Ekstraktif Menuju Motor Industrialisasi
Konglomerasi Indonesia, dengan akses modal, teknologi, dan jaringan pasar globalnya, memiliki kapasitas untuk menjadi lokomotif hilirisasi industrial. Namun, peran ini tidak bisa dibiarkan berjalan secara alamiah berdasarkan pasar semata. Negara harus menetapkan “kontrak sosial produktif” yang jelas dengan para konglomerat.
Kontrak ini mensyaratkan bahwa dukungan negara (dalam bentuk insentif fiskal, kepastian regulasi, atau akses sumber daya) diberikan dengan tanggung jawab kebijakan (policy conditionalities) yang ketat:
1. Kewajiban Integrasi Vertikal dan Horizontal: Konglomerat yang membangun smelter wajib, dalam periode waktu tertentu, berinvestasi di tahap hilir berikutnya atau mendorong terbentuknya industri pendukung (supporting industry) lokal. Insentif pajak baru diberikan setelah kewajiban integrasi vertikal (naik ke tahap produksi dengan nilai tambah lebih tinggi) terpenuhi.
2. Kewajiban Transfer Teknologi dan Kemandirian Rantai Pasok: Setiap proyek strategis harus mencakup program pelatihan tenaga teknik ahli dan perancangan bersama (joint design) dengan mitra lokal, dengan target peningkatan komponen dalam negeri (TKDN) yang ambisius dan terukur.
3. Kewajiban Membangun Klaster dan Jaringan UMKM: Konglomerat harus menjadi anchor tenant dalam kawasan industri terpadu, menarik pemasok kecil-menengah dan menciptakan spillover pengetahuan dan keterampilan ke ekonomi sekitarnya.
Dengan pola ini, konglomerasi tidak lagi menjadi entitas yang hanya mengambil rente dari sumber daya alam, tetapi berubah menjadi pembangun kapabilitas industri nasional. Mereka bertransformasi dari oligarki ekstraktif menjadi oligarki produktif.
TFP: Menaikkan "Kualitas" Pertumbuhan Melalui Ekosistem Industri
Strategi hilirisasi industrial yang melibatkan konglomerat secara aktif menjadi cara paling efektif untuk mendongkrak TFP (Total Factor Productivity). Ketika pabrik-pabrik hilir beroperasi, mereka membutuhkan insinyur, manajer operasi, dan teknisi berkualitas tinggi—yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Mereka memerlukan riset material, efisiensi proses, dan otomasi—yang mendorong inovasi. Rantai pasok yang kompleks menuntut koordinasi dan logistik yang efisien—yang mendorong peningkatan kualitas institusi.
Singkatnya, industrialisasi melalui hilirisasi menciptakan “sekolah produktivitas” terbesar bagi bangsa. TFP tidak naik di ruang seminar, tapi naik di lantai pabrik yang kompleks dan dalam kolaborasi antara konglomerat, UMKM, dan lembaga riset.
Revisi Kebijakan Fiskal: Membiayai “Jembatan” Menuju Industrialisasi
Kerangka fiskal yang kaku (dogma defisit 3%) harus direvisi untuk menjadi akselerator dari transformasi ini. Namun, penggunaan defisit yang lebih longgar harus sangat selektif dan terikat pada outcome.
· Dana fiskal tidak boleh digunakan untuk mensubsidi konglomerat membangun pabrik. Dana itu harus dialokasikan untuk membangun “jembatan” yang menghubungkan hilirisasi dengan peningkatan TFP nasional: infrastruktur energi dan logistik khusus untuk kawasan industri, pendanaan riset material dan proses di perguruan tinggi yang menjawab kebutuhan industri, serta program beasiswa besar-besaran untuk menciptakan tenaga teknik dan desain produk yang dibutuhkan oleh rantai nilai hilir.
· Insentif fiskal untuk konglomerat harus berbasis kinerja (performance-based), seperti tax holiday yang baru berlaku setelah target TKDN atau ekspor produk akhir tertentu tercapai.
Ekonomi Kolektif: Sinergi untuk Industrialisasi Nasional
Strategi ini hanya berhasil dalam semangat ekonomi kolektif. Pemerintah bertindak sebagai arsitek dan regulator yang menetapkan aturan main dan insentif yang tepat. Konglomerasi berperan sebagai pelaksana dan integrator utama yang membangun pabrik dan jaringan pasar. Akademisi dan lembaga riset menjadi penyedia inovasi dan talenta. UMKM tumbuh sebagai mitra rantai pasok dan spesialis komponen. Masyarakat luas diuntungkan dengan terciptanya lapangan kerja berkualitas tinggi.
Kesimpulan: 8% adalah Hasil dari Struktur Industri Baru
Target 8% adalah hasil, bukan titik awal. Ia akan tercapai sebagai konsekuensi logis jika kita berhasil membangun struktur industri baru yang produktif, terdalam (deeply integrated), dan berdaya saing.
Jalan menuju sana membutuhkan keberanian untuk menuntut peran baru dari konglomerasi, kecerdasan untuk merancang kebijakan hilirisasi yang benar-benar mengindustrialisasi, dan ketelitian dalam mengawasi eksekusi dan outcome-nya. Hilirisasi bukan tujuan akhir, melainkan gerbang yang harus kita lalui untuk membangun rumah industri Indonesia yang sesungguhnya. Pilihan ada di tangan kita: apakah kita akan puas hanya membangun gerbangnya, atau berani masuk dan membangun rumah yang kokoh di dalamnya?
Oleh: M Shoim Haris
ADCENT (Advisory Center For Development)
