Bernasindonesia.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya kebijakan tepat dan progresif. Ia menjawab persoalan gizi anak, ketimpangan sosial, dan kualitas sumber daya manusia.
Namun, hampir dua tahun berjalan, program ini terus dibayangi problem laten. Kasus keracunan makanan berulang dan meluas.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat lebih dari 11.500 siswa terdampak keracunan sejak awal 2025. Angka ini terlalu besar untuk disebut sebagai sekadar “insiden”.
Masalahnya bukan semata kelalaian pengelola dapur, melainkan persoalan struktural. _*Overload*_ kapasitas. Banyak dapur MBG tersentralisasi dipaksa memproduksi ribuan porsi per hari. Jauh melampaui kapasitas aman.
Riset Bundy dkk. dalam Rethinking School Feeding (2018) menegaskan produksi makanan massal melebihi kapasitas dapur meningkatkan risiko kegagalan sanitasi. Terjadi masalah dalam penyimpanan, dan pengendalian mutu. Bahkan ketika SOP sudah tersedia.
Dengan kata lain, ketika sistem dipaksa bekerja di luar batasnya, kualitas akan runtuh. Problem _*overload*_ dapur MBG harus diurai.
Di sinilah diskusi tentang warung mitra di sekitar sekolah kembali relevan. Warung mitra menawarkan keunggulan nyata. Porsi lebih kecil. Makanan lebih segar. Menu sesuai konteks lokal. Biaya lebih efisien. Dampak positif yang lain bisa menggerakkan ekonomi sekitar sekolah.
Risiko keracunan cenderung lebih rendah karena tidak ada proses masak massal dan penyimpanan panjang. Namun sistem ini juga punya kelemahan: standar _*hygiene*_ tidak seragam. Sangat bergantung pada pengawasan.
Sanksi tegas dan pemutusan kerja sama terhadap warung yang melanggar standar tetap mutlak dilakukan. Jika sekolah nantinya diberi opsi boleh memilih warung mitra dalam menyediakan MBG.
Sebaliknya, dapur tersentralisasi memiliki keunggulan yang tidak dimiliki warung mitra. Dengan pendekatan _*Hazard Analysis and Critical Control Points*_ (HACCP), dapur besar memungkinkan standarisasi keamanan pangan.
Dapur tersentralisasi juga memiliki nilai strategis sebagai infrastruktur logistik darurat. Sewaktu-waktu dapat difungsikan sebagai dapur umum pada saat bencana alam atau krisis (perang). Akan tetapi keunggulan ini runtuh ketika dapur bekerja dalam kondisi _*overload.*_
Evaluasi operasional menunjukkan kapasitas ideal dapur standar berada di kisaran 300–500 porsi per hari. Ketika dipaksa memproduksi ribuan porsi, risiko keracunan meningkat tajam.
Karena itu, persoalan MBG tidak akan selesai dengan sekadar “memperketat sanksi” atau mencari kambing hitam. Dibutuhkan koreksi desain kebijakan.
BGN seharusnya memberi opsi dua sistem. Bukan memaksakan satu model untuk semua. Sekolah perlu diberi kewenangan memilih: menggunakan dapur tersentralisasi atau bermitra dengan warung sekitar. Sesuai jumlah siswa, kapasitas pengawasan, dan kondisi lokal.
Satu sekolah memilih satu sistem. Bukan _*hybrid*_ yang membingungkan.
Dengan opsi ini, MBG menjadi lebih adaptif. Risiko _*overload*_ dapat ditekan. Kualitas layanan meningkat. Kompetisi sehat pun tercipta: siapa pun yang dipilih sekolah harus menjaga mutu, keamanan, dan kepercayaan publik.
MBG adalah program baik. Agar tidak terus tercoreng, keberanian mengakui masalah struktural dan memberi pilihan kebijakan adalah langkah yang tak bisa ditunda. Gagasan besar Presiden Prabowo ini harus diselamatkan.
Oleh: Abdul Rohman Sukardi
