Bernasindonesia.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung kalangan muda terlibat aktif dalam penanggulangan perubahan iklim. Sebagaimana terlihat dalam survei Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) yang dilakukan pada 9-16 September 2021. Terungkap bahwa 82 persen responden anak muda di Indonesia peduli terhadap isu perubahan iklim.
"Generasi Z yang lahir pada kurun tahun 1997-2012 mencapai 75,49 juta jiwa setara dengan 27,94 persen dari total populasi. Generasi milenial yang lahir periode 1981-1996 mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87 persen. Isu polusi udara dan perubahan iklim ternyata masuk delapan besar isu yang paling dikhawatirkan anak muda. Menunjukan betapa pedulinya anak-anak muda terhadap perubahan iklim," ujar Bamsoet usai menerima pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), di kantor Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jakarta, Jumat (29/10/21).
Turut hadir antara lain Ketua Umum KAMMI Elevan Yusmanto, dan para pengurus KAMMI lainnya antara lain M. Khanif Nasuha, Harvin Nurulhaq, Abdus salam, Reni Fendriani, dan Refki.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dampak perubahan iklim terhadap kehidupan umat manusia sangat besar. Akibat kenaikan suhu muka bumi yang menyebabkan es kutub mencair, mengakibatkan kenaikan muka air laut, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Dampaknya, terjadi perubahan musim tanam, perubahan curah hujan dan musim kering. Bahkan bisa menyebabkan semakin banyak kekeringan dan gelombang panas.
"Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait perubahan iklim juga dihadapi negara dunia lainnya. Penyelesaiannya juga tidak bisa dilakukan hanya dalam tempo satu atau dua periode pemerintahan. Namun perlu kontinuitas dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan penggantinya. Berbagai negara dunia, seperti Singapura, punya konsensus nasional yang menjadi basis perencanaan hingga seratus tahun dalam menanggulangi perubahan iklim," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, untuk menghadapi perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, keluar dari jerat hutang luar negeri, dan berbagai persoalan kebangsaan lainnya, Indonesia membutuhkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang petunjuk arah pembangunan sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta menghindarkan potensi pemborosan atau inefisiensi pengelolaan anggaran negara yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan.
"Dalam melihat rencana MPR RI menghadirkan PPHN, jangan dilihat sekadar pro dan kontra. Mari duduk bersama mencari jalan terbaik agar bangsa Indonesia bisa memiliki haluan dalam merencanakan pembangunan hingga 20 sampai 30 tahun mendatang. Jika amandemen konstitusi dianggap bisa membuka kotak pandora, pemberian kewenangan kepada MPR dalam menetapkan PPHN bisa dilakukan melalui konsensus," pungkas Bamsoet.
