Bernasindonesia.com - Tantangan yang dihadapi ASN anggota Korpri saat ini semakin besar. Challenge itu misalnya, pelayanan publik tidak boleh berhenti kendati era Pandemi Covid-19 masih belum menunjukkan tanda akan berakhir. Selain itu, masih ada tantangan disrupsi teknologi, serta harapan masyarakat yang semakin tinggi.
Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Allah SWT menganugerahkan kekuatan bergotong royong di antara sesama anggota Korpri.
"Dengan jiwa gotong royong itu Korpri mampu tumbuh menjadi 'Agile Bureaucracy'. Yakni birokrasi yang lincah, lentur, fleksibel, namun tangguh karena situasi yang kita hadapi sangat dinamis. Kuncinya adalah transformasi digital dalam pelayanan publik. Pahami digital, berfikir digital, bertindak digital," kata Prof. Zudan.
Zudan menyampaikan organisasi Korpri harus melakukan lompatan organisasi agar mampu merespons perubahan global serta meningkatkan profesionalisme.
"Korpri siap menghadapi tantangan saat ini, yaitu mewujudkan digital government. Kementerian/lembaga dan Pemda sudah harus mewujudkan pemerintahan digital karena akan mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik lebih baik dan lebih cepat. Dengan digital government, maka para ASN dapat bekerja dari manapun, bukan hanya work from home (WFH). Sambil rapat, dinas luar, di mobil, di rumah, tetap bisa memeriksa semua berkas dan pekerjaan. Dalam skala kecil, digital government bisa diawali dengan penerapan tanda tangan elektronik dan pelayanan online. Ini akan memudahkan semua tata kelola," kata Zudan.
Zudan juga mengingatkan pada 29 Nopember 2021, Korpri akan genap berusia 50 tahun. "Event paling besar untuk memperingatinya adalah dengan menyelenggarakan MTQ Korpri Nasional V di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kafilah dari Lemhannas tentu ditunggu kehadirannya di Kendari bersama kafilah dari 34 provinsi serta kementerian/lembaga yang rata-rata mengirimkan 10-20 anggota kafilah," kata Zudan.
Di tempat yang sama, Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyatakan, pelayanan publik yang prima adalah kunci sukses dalam pemerintahan.
"Pelayanan publik yang prima akan meningkatkan kepercayaan publik. Mindset ingin dilayani harus diubah menjadi melayani," kata Agus berpesan.
Dia menyebutkan pelayanan publik harus mengacu pada hukum kepastian hukum. Petugas yang melayani pun harus kompeten.
"Pelayanan harus cepat dan tepat, informasi harus jelas dan mudah dipahami. Ini sesuai dengan prinsip transparansi sehingga Indonesia bisa cepat maju dan kredibel," demikian Gubernur Lemhannas Agus Widjojo.
