Bernasindonesia.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mendorong pemerintah daerah (pemda) yang belum menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk segera menerbitkannya. Penerbitan RDTR berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi investor dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Di setiap daerah, setiap kabupaten, setiap kota, bisa memiliki empat RDTR. RDTR apa saja? RDTR Tata Kota, RDTR Pariwisata, RDTR Mitigasi Bencana, RDTR Industri,” kata Hadi dalam Panel II Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Dia melanjutkan, hari ini proses pembuatan RDTR lebih dipermudah dan dipersingkat dari yang awalnya 24 bulan menjadi 12 bulan, dengan rincian 8 bulan untuk penyesuaian RDTR dan 4 bulan untuk sosialisasi. Untuk itu dirinya mengimbau agar penerbitan RDTR ini segera dilaksanakan karena akan memberi nilai ekonomi yang lebih bagi pemda dan mempemudah pembangunan infrastruktur di daerah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pula, realisasi investasi harus difokuskan pada percepatan pemberian izin dan fasilitas agar investasi yang ada bisa diwujudkan. Dirinya mendorong pula agar kebijakan investasi dan insentif didorong untuk menciptakan ekosistem industri yang komprehensif dan berdaya saing tinggi.
“Ayo kita bersatu padu, bahu membahu, membangun sistem, membangun kepercayaan untuk kita bisa menerima investor itu dengan baik,” tutur Luhut secara daring.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur penting dalam mendukung investasi di daerah. Tugas pemerintah ke depan khususnya Kementerian PUPR meneruskan program pembangunan infrastruktur. Apalagi hari ini, investasi di luar Jawa mencapai 53 persen.
“Tugas kita ke depan, Kabinet Indonesia Maju masih memusatkan, memprioritaskan pembangunan infrastruktur, untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah kita bangun. Kami ditugasi untuk menghubungkan jalan-jalan tol pada pusat produksi,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pendekatan baru akan terus dilakukan dalam rangka peningkatan investasi, membuka lapangan kerja di Indonesia, mengurangi prevalensi stunting, hingga mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dengan perbaikan sarana dan prasarana.
“Dengan program yang terkonsolidasilah kita bisa memerangi kemiskinan ekstrem dan stunting tersebut,” tandasnya.
