Bernasindonesia.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta agar Pemerintah lebih prestitif terhadap pengendalian pangan.
Menurut pria yang akrab dengan Akmal, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baik di sisi petani maupun di sisi konsumen.
Akmal menjelaskan, harga gabah kering panen (GKP) saat ini turun menjadi 5.200 hingga 4.800 rupiah per kilogram (kg) dari kisaran 6.100-6.300 rupiah per kg pada Januari lalu. Terjadinya penurunan harga gabah berdampak kebosanan, lantaran harga beras justru meningkat tajam. Menurunnya harga gabah diakui kalangan petani. Dari hari ke hari terus mengalami penurunan, tadinya di harga Rp6.000/kg, sekarang malah hanya Rp 4.800/kg.
“HPP atau Harga Pembelian Pemerintah Gabah dan Beras, hingga saat ini belum dinaikan Pemerintah. Aturan HPP Gabah dan Beras yang ada saat ini, sudah 3 tahun tidak dilakukan penyesuaian dengan perkembangan yang sedang terjadi. Ini ada lagi edaran yang diteken Kepala BAPANAS yang semakin menyudutkan pihak petani,” tutur Akmal.
Akmal melanjutkan, dalam surat edaran bernomor 47/TS.03.03/K/02/2023 TENTANG HARGA BATAS ATAS PEMBELIAN GABAH ATAU BERAS ini, menyepakati harga batas bawah pembelian gabah atau beras mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, yakni Rp 4.200 per kilogram (kg) di tingkat petani untuk gabah kering panen (GKP).
“Kesepakatan yang dibuat ini, mayoritas petani kecil sangat berkeberatan. Betapa banyak yang mengadukan surat edaran ini yang semakin memukul petani, dimana menghadapi pupuk mahal, Gempuran importasi beras, dan ketika sudah masuk panen raya, malah membuat aturan yang tidak menguntungkan petani kecil secara umum,” tegas Akmal.
Politisi PKS ini mengingatkan, bahwa saat ini sudah semakin dekat dengan bulan puasa. Pada kondisi ini, tidak pernah sekalipun pemerintah mampu mengendalikan harga. Kenaikan antara 10% hingga 25% harga-harga pangan sudah dianggap wajar oleh pemerintah sehingga rakyat pun tidak mampu berbuat apapun tinggal menerima keadaan tersebut.
“Sekali-kali buatlah pemerintah ini sebuah prestasi, bahwa di saat puasa, harga-harga pangan stabil seperti biasa. Kalaupun naik hanya 5% , saya kira ini sebuah prestasi. Kondisinya, harga di tingkat petani rendah, di tingkat konsumen sangat tinggi. Terlalu jauh disparitasnya,” ungkap Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mendapat laporan, Saat ini, ongkos produksi (yang dikeluarkan) petani sudah naik 25-35 persen karena kenaikan tajam pada biaya sewa lahan, tenaga kerja, pupuk, dan pestisida. Apabila petani dibiarkan merugi, produksi beras nasional kedepannya akan semakin terancam bila dibiarkan terus menerus HPP yang rendah.
“Penetapan HPP saat ini, harus di Update, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena tahun 2023 ini sangat berbeda sekali pascapandemi covid yang banyak menyerang perekonomian nasional bila dibandingkan dengan tahun 2020, termasuk regulasi yang muncul,” tutup Andi Akmal Pasluddin.
