Bernasindonesia.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan, mitigasi berbasis risiko, serta kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah DKI Jakarta. Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana, sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman alam.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026). Rakorda yang mengangkat tema “Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana di Provinsi DKI Jakarta: Tantangan dan Peluang” ini menjadi wadah penguatan koordinasi antarinstansi dalam upaya pengurangan risiko bencana di ibu kota.
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa DKI Jakarta menghadapi berbagai potensi ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, bencana hidrometeorologi basah dan kering, hingga dampak aktivitas gunung api. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan pemanfaatan informasi ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Menurut Faisal, bencana hidrometeorologi basah berkaitan dengan kondisi curah hujan yang tinggi dan dapat memicu banjir beserta berbagai dampak turunannya. Sementara itu, kondisi hidrometeorologi kering dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran, serta penurunan kualitas udara.
“Tentunya yang kita harapkan adalah kondisi curah hujan yang proporsional, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit,” ujar Faisal.
Untuk menghadapi ancaman hidrometeorologi, BMKG terus menyediakan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah. BMKG juga mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai salah satu instrumen mitigasi yang dilaksanakan berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan wilayah.
Namun demikian, Faisal menegaskan bahwa OMC bukan merupakan satu-satunya solusi dalam penanganan risiko bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan penanganan struktural, pengelolaan sumber daya air, serta penataan ruang yang berkelanjutan.
“Perlu diingat, OMC itu ibarat obat penurun demam sehingga akar masalahnya tetap harus diselesaikan melalui normalisasi sungai, pengerukan waduk, penataan bantaran sungai, dan penegakan tata ruang,” ujarnya.
Selain ancaman hidrometeorologi, BMKG juga memberikan dukungan informasi meteorologi dalam menghadapi dampak aktivitas gunung api. Pemantauan aktivitas vulkanologi merupakan kewenangan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan BMKG berperan dalam memantau kondisi atmosfer, khususnya arah dan kecepatan angin yang memengaruhi potensi sebaran abu vulkanik. Salah satu contohnya saat erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu.
“Kami memantau data arah angin, kecepatan angin, dan konsentrasinya. BMKG bertanggung jawab memberikan informasi untuk mendukung keselamatan penerbangan dan pelayaran, hingga melakukan operasi modifikasi cuaca guna membilas debu vulkanik agar tidak membahayakan pernapasan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal juga memberikan perhatian khusus pada ancaman gempa bumi. Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya dengan mengetahui sumber ancaman, tetapi harus memastikan informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindakan nyata untuk melindungi masyarakat.
Ia menekankan empat hal penting dalam mitigasi kegempaan, yakni memahami sumber ancaman, menyediakan informasi peringatan secara cepat dan akurat, memastikan informasi sampai kepada pihak yang membutuhkan, serta memastikan masyarakat memahami langkah penyelamatan dan evakuasi yang tepat.
“Kesiapsiagaan tidak boleh hanya meningkat setelah terjadi bencana. Pemahaman mitigasi harus terus dibangun, termasuk di wilayah yang belum pernah mengalami bencana besar,” katanya.
Dalam mendukung sistem pemantauan, BMKG mengoperasikan lebih dari 10.800 peralatan observasi utama di seluruh Indonesia. Lebih dari 2.000 di antaranya merupakan instrumen pemantauan gempa bumi dan tsunami, antara lain seismograf, intensity meter, akselerograf, dan tsunami gauge. Sistem observasi tersebut juga didukung fasilitas High Performance Computing (HPC).
BMKG juga terus memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang mampu menghasilkan dan menyebarluaskan informasi gempa bumi serta peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit setelah gempa terjadi. Informasi tersebut kemudian didiseminasikan melalui berbagai kanal agar dapat diterima masyarakat dan pemangku kepentingan secara cepat.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto memaparkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat aktivitas kegempaan tertinggi di dunia karena berada pada pertemuan empat lempeng tektonik utama. Menurutnya, Jakarta memiliki kerentanan tersendiri karena berada sekitar 300 kilometer dari zona subduksi di selatan Jawa serta didominasi oleh lapisan tanah lunak yang dapat memperkuat guncangan gempa melalui fenomena amplifikasi gelombang.
Untuk itulah, penguatan mitigasi perlu dilakukan melalui pembangunan dan penguatan struktur bangunan tahan gempa, peningkatan literasi kebencanaan, sosialisasi secara berkelanjutan, serta pemanfaatan kanal komunikasi resmi untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya.
“Karena waktunya sangat singkat, golden time harus dimanfaatkan untuk melakukan penyelamatan diri. Karena itu, literasi dan sosialisasi harus terus diperkuat, termasuk dengan memanfaatkan kanal resmi BMKG,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa isu kebencanaan menjadi perhatian penting bagi Jakarta sebagai kota global. Ia mengingatkan bahwa posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire serta ancaman hidrometeorologi menuntut pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan.
Pramono juga menyoroti risiko kebakaran yang meningkat akibat periode kering dan dampak El Niño, terutama di kawasan padat penduduk. Menurutnya, dukungan informasi dari BMKG serta pelaksanaan OMC menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah daerah mengantisipasi kondisi tersebut.
“Kata kunci dalam penanggulangan bencana adalah sinergi antar-unsur. Sinergitas antara pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, masyarakat, dan relawan adalah kunci kekuatan kita,” ujar Pramono.
Melalui penguatan sistem observasi dan peringatan dini, peningkatan literasi kebencanaan, pemanfaatan data dan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor, BMKG terus mendukung upaya pengurangan risiko bencana.
Selain mendukung mitigasi kebencanaan, BMKG juga terus mengembangkan pemanfaatan data cuaca dan iklim untuk mendukung berbagai sektor pembangunan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam pengembangan informasi prediksi penyakit berbasis iklim, seperti demam berdarah, malaria, dan diare hingga tingkat kecamatan. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat sekaligus mendukung upaya bersama mewujudkan zero victim dalam setiap kejadian bencana.
